News Law

Demokrat: PDIP terkorup, elektabilitas makin tinggi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Demokrat: PDIP terkorup, elektabilitas makin tinggi "Partai terkorup nomor satu secara nasional itu adalah PDIP, namun dalam survei terakhir elektabilitasnya malah makin tinggi." - Renanda Bachtar.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan data menunjukkan partai yang memiliki banyak kasus korupsi adalah PDIP. Namun, kata Renanda, elektabilitas PDIP semakin meningkat karena ada efek ekor jas dari calon presiden.

"Kalau kita lihat data partai terkorup nomor satu secara nasional itu adalah PDIP, namun dalam survei terakhir elektabilitasnya malah makin tinggi saat ini. Tentu saja ini didukung juga efek ekor jas",  kata Renanda saat dihubungi wartawan Rimanews, Senin (19/11/2018).

Oleh karena itu, dia meyakini kasus korupsi yang menyeret politisi Demokrat, yakni Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, tak akan menurunkan elektabilitas partai. Ia mengatakan turunnya elektabilitas Demokrat bisa terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Namun, secara nasional tidak akan berpengaruh.

"Ini mungkin saja bisa terjadi secara lokal di dapil yang bersangkutan, namun secara nasional kok rasanya tidak akan berpengaruh banyak," katanya.

Renanda menyesalkan kasus korupsi Remigo dan menyerahkan masalah hukum tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan. Ia yakin KPK bertindak dengan profesional dalam menangani kasus tersebut.

"Mengenai masalah hukumnya Partai Demokrat sepenuhnya menyerahkan kepada pihak KPK untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan. Kami percaya KPK akan bertindak profesional," katanya.

Selanjutnya, Renanda juga menyesalkan Bupati Pakpak Bharat Remigo sebelumnya bergabung sebagai relawan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan menjabat sebagai Ketua.

“Kami dengar baru saja dilantik menjadi Ketua Relawan Jokowi-Maruf Sumatera Utara dan ditangkap KPK, Partai Demokrat sangat menyesalkan kejadian tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan, Minggu (18/11/2018) dini hari. Remigo Yolando Berutu terjaring operasi tersebut bersama lima orang lainnya.

PKS prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Fetching news ...