Kader Gerindra terbelah soal pencapresan Prabowo?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kader Gerindra terbelah soal pencapresan Prabowo? Prabowo Subianto

Kabar kader Partai Gerindra terpecah terkait pencalonan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dibantah oleh Wakil Ketua Umum Fadli Zon. Menurutnya, sampai saat ini kader solid untuk mendukung Prabowo bertarung melawan Joko Widodo tahun depan.

"Semua kader Gerindra mendukung Prabowo maju sebagai capres di Pilpres 2019, tidak ada yang terbelah dan tidak ada yang berpendapat Prabowo menjadi king maker," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (09/04/2018).

"Prabowo tidak ragu sama sekali untuk maju di Pilpres 2019 dan 100 persen siap, tidak ada rasa galau," katanya.

Dia menjelaskan bahwa ada ada tahapan-tahapan yang musti dijalankan untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, dan menurut dia saat ini pihak-pihak yang ingin mengajukan calon sedang menggalang dukungan.

"Semuanya bakal capres, semua, belum ada capres, karena belum ada surat mandat yang resmi kepada KPU. Kalau orang ada niat deklarasi diri, itu baru sepihak," ujarnya.

Fadli menjelaskan Gerindra ingin partainya melakukan persiapan lebih matang untuk pemilihan umum 2019, tidak cenderung terburu-buru seperti pada pemilihan umum 2014, ketika pemilihan umum anggota legislatif berlangsung pada April dan pemilihan presiden berlangsung Juli.

Partai Gerindra, menurut dia, akan menerapkan strategi yang berbeda pada pemilihan umum 2019.

Fadli mengemukakan bahwa sudah ada pembicaraan antara Prabowo dengan Majelis Syuro PKS mengenai pengajuan calon presiden, namun deklarasi calon presiden partai akan dilaksanakan saat momentumnya tepat mengingat pendaftaran calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2019 masih Agustus 2018.

Kubu Jokowi tak gentar

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelummnya menyatakan PDI Perjuangan dengan partai-partai mitra koalisi yang akan kembali mengsusung Joko Widodo tidak gentar dengan calon presiden yang diusung Partai Gerindra, baik itu Prabowo atau figur alternative lainnya pada Pilpres 2019.

"PDI Perjuangan sudah siap berkompetisi, yang utama adalah untuk bangsa dan negara," kata Hasto Kristiyanto disela kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) III Kemaritiman, di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin.

Menurut Hasto, pemilu presiden adalah kompetisi untuk mencari pemimpinan nasional yang memimpin negara ini selama lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, dalam kompetisi pemilu presiden ini harus dapat mengedepankan gagasan, visi, misi, dan program kerja, jangan sampai menghalalkan segara cara yang dapat memecah persatuan bangsa.

"PDI Perjuangan sudah siap berkompetisi dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa," katanya.

Menurut dia, pemilu presiden aturannya sudah diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU, sehingga pemilu presiden harus berjalan sesuai dengan aturan.

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, harus dapat menyelenggaralan pemilu secara adil dan demokratis.

"Kompetisi pemilu presiden itu harus sehat bagi demokrasi dan sesuai dengan aturan. Di situlah peran penyelenggara pemilu. Kami harapkan KPU dan Bawaslu dapat menjadi wasit yang independen, adil, dan transparan," katanya.

Hasto mengakui, kompetitor terberat pada pemilu presiden 2019 adalah Partai Gerindra. Oleh karena itu, PDIP senantiasa memantau siapa yang diusung oleh Partai Gerindra.

DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Klaim BPJS menggunung, Jokowi ajak masyarakat hidup sehat
Lagi, peluru nyasar ditemukan di DPR
Rumah James Riady jadi sasaran KPK terkait suap Meikarta
Dituding kelola negara ugal-ugalan, Kubu Jokowi sebut lawan pesimistis
Pemerintah sepeser pun belum bayar saham Freeport
Denpasar kini punya kota kembaran
Fetching news ...